HMI Fisika Teknik

Konflik Rohingya menyita perhatian umat di dunia bukan saja di Asia-Pasifik. Penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh Umat Buddha Myanmar kepada Umat Muslim Rohingya membuka mata atas sejarah sebagai salah satu etnis di Myanmar yang tidak diakui. Analisis social-politik bermunculan di berbagai media terkait dengan pemberitaan konflik di Rohingya yang ditengarai sarat dengan unsur politik di dalamnya. Diantaranya adalah Heru Susetyo seorang praktisi hukum yang peduli atas kezhaliman yang diderita umat maupun kelompok Islam di berbagai tempat. Heru Susetyo yang juga Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI ini mendirikan Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA) menegaskan bahwa sejauh data-data yang ia miliki, konflik di Rohingya selalu vertikal. Tapi menjadi horizontal karena ada-tokoh yang memprovokasi. Heru menuding media, pemerintah, dan agitasi dari tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang selama ini memprovokasi sehingga timbul kekerasan seperti yang kemarin.

Pandangan yang lebih jauh diungkapkan oleh Hendrajit, Direktur Global Future Institute Jakarta. Hendrajit menolak bila konflik Rohingya dikatakan sebagai konflik antar agama dan sebagai bentuk “genosida”, dalam hal ini yaitu “muslim cleansing”. Hendarjit lebih cenderung kepada adanya tangan-tangan asing yang bermain pada konflik di Rohingya. Hendarjit berpendapat bahwa konflik di Rohingya sebagai pertarungan soal minyak dan gas bumi.

 “Pada tahun 2005, perusahaan gas Cina menandatangani kontrak gas dengan pemerintah Myanmar untuk mengelola eksplorasi minyak. Kita harus lihat, sebagaimana kasus yang terjadi di Indonesia seperti di Sampang, Mesuji dan lainnya yang menunjukkan bahwa konflik-konflik horizontal menandakan ada sesuatu yang yang diincar dari sisi geopolitik. Yang menarik dari sisi rezim militer di Myanmar dari era Ne Win hingga sekarang ini, ternyata melibatkan perusahaan asing semacam Chevron AS maupun Total Perancis, padahal kedua negara ini kan di permukaan mengangkat isu hak asasi manusia. Jelas ada pertarungan bisnis yang bermain melalui pintu belakang dari rezim militer Myanmar.” Demikian pendapat Hendarjit.

Banyak pihak mengendus aroma politik dalam peristiwa pembantaian kaum muslim di Rakhine wilayah barat itu, meskipun konon insiden tersebut jauh sebelumnya dipicu karena pemerkosaan terhadap seorang perempuan pemeluk agama Buddha oleh seorang lelaki muslim. Aroma politis itu setidak-tidaknya tercermin dari kehati-hatian sang pejuang demokrasi Myanmar yang saat ini kesohor, Aung San Suu Kyi, saat dirinya menjawab sejumlah pertanyaan para jurnalis ketika dimintai pendapatnya terkait pembantaian muslim di Rohingya tersebut.

Harian Republika Online tertanggal 27 Juli 2012 menurunkan berita perihal keengganan Aung San Suu Kyi berbicara mengenai pelanggaran yang dilakukan militer Myanmar pada Rohingya. Padahal Muslim Rohingya digambarkan oleh PBB sebagai salah satu kelompok paling teraniaya di dunia. Ironisnya, kasus Rohingya meruak beberapa hari setelah Suu Kyi menerima hadiah perdamaian. Suu Kyi justru mengatakan pada wartawan, ia tak mengetahui apakah Rohingya termasuk orang Myanmar atau tidak.

Komentar dan kritikan pedas menyeruak di berbagai media tentang sikap Suu Kyi tersebut. Sikap diam yang ditunjukkan Aung San Suu Kyi juga mengundang perhatian banyak pengamat untuk menganalisa sikapnya tersebut. Kebanyakan pengamat menunjuk kelambanan Suu Kyi terhadap kasus Rohingya bermotif politik. Sebab Liga Nasional Demokrasi berencana maju pada pemilihan umum di Myanmar 2015 mendatang. Analis mengatakan, Suu Kyi takut bahwa apabila ia mendukung minoritas Muslim Rohingya akan membahayakan bagi kampanyenya.

Bisa jadi, sikap hati-hati Aung San Suu Kyi saat dimintai pendapatnya tentang peristiwa berdarah yang telah menewaskan ribuan ummat Islam di Rohingnya di kawasan barat wilayah Rakhine, Myanmar, itu mungkin memang punya alasan yang cukup kuat dalam posisinya sebagai pemimpin oposisi Myanmar yang tengah berjuang mencari dukungan mayoritas rakyat Myanmar setelah ia dibebaskan dari sel tahanan pada tahun 2010 lalu itu.

Namun, bagaikan dilema, sikap diamnya Aung San Suu Kyi juga berbuah ketidakpercayaan dari konstituennya selama ini, yang nota bene para pejuang demorasi. Kelompok pro demokrasi bisa jadi akan ragu untuk memilihnya, sebab diamnya Aung San Suu Kyi sangat berlawanan dengan komitmen politik yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun di Myanmar. Jadi Aung San Suu Kyi bak peribahasa menghadapi buah simalakama.

Di balik itu semua, ada kabar yang sangat menarik mengenai sikap acuh tak acuhnya seorang Suu Kyi. Tony Cartalucci, misalnya, dalam situs Endthelie.com pernah menulis artikel mengenai dukungan asing terhadap Aung San Suu Kyi selama ini. Ia menulis adanya aliran dana dari National Endowment for Democration (NED) kepada Aung San Suu Kyi. NED sendiri didirikan pada tahun 1984 dengan dukungan bipartisan selama pemerintahan Ronald Reagan, yang bertujuan untuk “mendorong infrastruktur demokrasi” di seluruh dunia. Presiden pertama NED, Allan Weistein mengemukakan bahwa apa yang dilakukan oleh NED hari ini, secara diam-diam telah dilakukan oleh CIA 25 tahun silam. Demikian yang tertulis pada artikel Michael Barker, seorang kandidat Doktor di Universitas Griffith, Australia.

Jadi, bila benar analisa kedua pakar tersebut, bahwa adanya aliran dana asing kepada Aung San Suu Kyi, yang merupakan perpanjangan tangan CIA, maka terjawab sudah sebab diamnya Aung San Suu Kyi. Aung San tak ingin suara vokalnya akan membuyarkan seluruh rencana yang telah disusun dengan rapihnya, seiring dengan popularitasnya yang mungkin saja menurun sebagai akibat kevokalannya dalam menghadapi konflik etnis Rohingya di Myanmar.

Alhasil, terlepas dari hulu dan hilir masalah Rohingya, secara garis besar kita harus melihat kasus Rohingya sebagai kejahatan kemanusian yang dilakukan oleh rezim junta militer Myanmar. Tak peduli anda beragama atau bersuku apa, yang dizalimi beragama, bersuku atau berbangsa apa, kita sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi “Kemanusian Yang Adil Dan Beradab”, wajib menyatukan suara dan tekad untuk melawan segala bentuk kekerasan di Myanmar terhadap etnis Rohingya.

Dan kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, seperti menulis artikel sebagai bentuk simpati terhadap etnis Rohingya, menyumbangkan harta atau pakaian bekas kepada berbagai LSM untuk disalurkan kepada para pengungsi etnis Rohingya, bahkan -dalam skala kecil- mendoakan agar penindasan terhadap etnis Rohingya segera berakhir dan diketemukan jalan keluar yang terbaik, mengingat etnis ini sedari dulu telah ditetapkan sebagai “ilegal citizen” oleh pemerintah Myanmar.

Jadi, tak perlu bagi kita untuk melebarkan konflik ini dengan cara-cara yang tak bijak, seperti menutup Vihara atau mencaci-maki umat Buddha di Indonesia. Walau harapan saya agar Walubi, sebagai perwakilan Buddha di Indonesia mendesak Myanmar agar membereskan serta menghentikan konflik dan penindasan terhadap etnis Rohingya.